SURABAYATERKINI.COM: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyampaikan usulan tambahan anggaran Kemenko Polhukam sebesar Rp 168,6 Miliar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 277 Miliar kepada Badan Anggaran DPR RI.
Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksana Kebijakan.
“Melihat semakin dinamisnya situasi bidang politik, hukum, dan keamanan pada tahun mendatang tetapi tidak diiringi dengan kecukupan pemenuhan anggaran pada tahun 2025, maka Kemenko Polhukam mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam agar tetap optimal dalam menjaga kondisi yang diperlukan untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada Rapat Kerja Banggar DPR RI di gedung DPR, Jakarta.
Anggaran Kemenko Polhukam diajukan menjadi Rp 445,9 miliar dari Rp 277 miliar pada pagu indikatif. Pada Program Dukungan Manajemen dari pagu indikatif sebesar Rp 198 miliar diajukan menjadi Rp 303 miliar, sedangkan pada Program Koordinasi Pelaksana Kebijakan dari pagu indikatif Rp 78 miliar diajukan menjadi Rp 142, 7 miliar.
“Besar harapan kami agar Pimpinan Banggar dan Anggota Banggar dapat menyetujui dan memperjuangan usulan kebutuhan anggaran kami pada tahun 2025,” kata Menko Hadi.
Rapat Banggar DPR ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. (Red)
