SURABAYATERKINI.COM: Kota Surabaya diharapkan akan bebas dari mafia tanah. Hal itu ditandai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dalam pencanangan Kota Surabaya sebagai “Kota Lengkap” dalam layanan pertanahan.
Deklarasi ini dilakukan secara daring dan luring, dipusatkan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang .
Tidak hanya Surabaya, kota lengkap lainnya di Jatim adalah Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggu.
Kota Lengkap merupakan status yang diberikan kepada wilayah yang seluruh bidang tanahnya terpetakan dan memiliki kelengkapan data secara spasial maupun hukum.
Dengan demikian, secara keseluruhan di kota atau kabupaten tersebut sudah terdata, terdaftar, dan terpetakan bidang-bidang tanahnya.
Sementara, Plt Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Jonahar, beserta Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Yannis Harryzon Dethan, Kabid P2/Plt Kabag TU M Arifin Siregar, Kakantah Surabaya I Kartono Agustiyanto, Plt Kakantah Surabaya II Moh Tansrih mengikuti Deklarasi Kota Lengkap ini dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
“Bahkan, kami telah menerapkan layanan elektronik,” kata dia di BPN ATR Surabaya 1.
Penerapan layanan elektronik ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya praktik mafia tanah.
Jonahar menambahkan, status “Kota Lengkap” ini dapat berdampak positif terhadap iklim investasi di Surabaya. Investor akan semakin yakin untuk berinvestasi di kota ini karena mereka yakin bahwa hak atas tanah mereka akan terjamin.
Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin langsung deklarasi ini.
Dalam keterangannya, AHY menyampaikan harapannya agar target 104 Kota/Kabupaten Lengkap dapat tercapai di akhir tahun 2024.
“Sebelumnya kita telah mendeklarasikan 33 kota/kabupaten lengkap. Kita berharap target menuju 104 kota lengkap di akhir tahun dapat terwujud,” ujar AHY yang baru menjabat Menteri ATR/BPN selama 3 bulan ini.
AHY menjelaskan bahwa terdapat banyak keuntungan ketika suatu daerah telah menjadi Kota Lengkap. Dengan seluruh tanah yang sudah terpetakan, akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
“Itu yang sangat mendasar. Kalau tidak punya kepastian, tidur tak nyenyak dan dihantui akan tergusur dari tempat hunian. Karena tidak punya bukti yang bisa kita jadikan dokumen hukum. Saya senang semua membantu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tambahnya. (Red)
