Surabaya, memorandum.co.id – Warga RT 24 Tambak Asri, Kelurahan/Kecamatan Morokrembangan mengaku gerah dengan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Ketua RT 24.
Kekesalan mereka itu terlihat ketika pertemuan warga penerima BLT, Rabu malam (24/5/2023) mereka membuat surat mosi tidak percaya yang ditandatangani dan meminta agar ketua RT 24 Sri Rahayu diganti.
Yuni Ovi Arista (30) warga RT 24 Tambak Asri mengaku resah dengan ketua RT. Yuni menganggap bahwa ketua RT yang selaku pemimpin di kampung seharusnya mengayomi warga. Seperti pemotongan uang warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) . Walaupun masalahnya sudah clear tapi warga merasa terancam.
“Bantuan ini akan dihapuskan dan sebagainya. Katanya bantuan tidak tepat sasaran. Padahal dia (ketua RT, red) saja dapat (rumah ketua RT ada stiker keluarga miskin), waktu di hadapan ibu-ibu PKK dia ngomong seperti itu,” katanya.
Ia mengaku bahwa undangan penerima BLT tidak disebarkan ke warga. Padahal ketua RT terdahulu selalu jalan. “Waktu ditanya warga biar gak manja. Harus by phone, iya kalau warganya punya HP kalau tidak. Kan ada orang tua yang gak punya HP,” ungkapnya.
Dalam undangan yang dibagikan di grup WA RT, potongan itu disebutkan seikhlasnya. Tapi setiap warga datang dipotong Rp50 ribu untuk sumbangan pagar. Bahkan ada warga yang diminta Rp 100 ribu dan beralasan bahwa bantuan itu karena warga tidak kerja. “Dapat bantuan aja kok masak disumbangkan segitu tidak mau. Kalau ada warga yang gak bayar, warga ditelepon suruh datang ke rumah buat bayar,” lanjut Yuni.
Setelah ramai kasus pungli ini, diadakan pertemuan warga penerima BLT pada Rabu 24 Mei 2023 malam. Sebagian uang warga akhirnya dikembalikan oleh Ketua RT. “Saya kecewa dengan beliau, jadi saya tidak mau dikembalikan dan saya berharap harus ada pergantian RT,” ucap Yuli.
Senada diungkapkan Wahyu Sri Ningsih warga RT 24 Tambak Asri, dia mengaku bahwa ibunya yang sakit stroke juga wajib membayar. Bahkan ada warga yang berpendapat bagaimana kalau uangnya diberikan sembako dan dibagikan ke warga yang belum dapat. Namun, Ketua RT tetap tidak mau.
“Gak perlu menyejahterakan warga, saya (ketua RT, red) ingin memajukan kampung. Karena warga saya sudah kaya-kaya saja, cuma pura-pura miskin. Sering bilang begitu,” kata Ningsih.
“Dan waktu rapat ke ibu PKK pernah bilang gini. Gak papa kalau ada yang melaporkan saya ke Pak Eri (wali kota) saya siap dan gak takut. Tapi saya juga bisa melaporkan ibu-ibu semua untuk menghapus semua bantuan dengan alasan tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua RT 24 Sri Rahayu mengatakan bahwa potongan itu tidak ada. Hanya keikhlasan saja atau nyumbang untuk pembuatan pagar kampung. Ada juga yang tidak menyumbang. “Warga saja ngambilnya di kantor pos, saya gak ngambil apa-apa. Ngasihnyakan seikhlasnya, gak ada paksaan,” ungkap Sri Rahayu.
Ia juga mengungkapkan setelah pertemuan dengan warga penerima BLT yang mempermasalahkan sumbangan itu langsung mengembalikan semua uangnya. “Uang buat sumbangan saya langsung kembalikan semuanya, detik itu juga,” katanya.
Ketua RW 6 Tambak Asri, Karnoto mengatakan bahwa tidak bisa mengambil keputusan atas mosi tidak percaya warga RT 24. Selanjutnya warga diminta untuk mengajukan ke kelurahan. Karena menyangkut keorganisasian di tingkat bawah dan yang punya kewenangan itu pemerintahan dalam hal ini kelurahan, kecamatan, dan langsung ke wali kota.
“Untuk mekanisme yang saya berikan harus melalui prosedur yakin tandatangan warga 50+1 kan begitu. Setelah itu tujuannya ke kelurahan dan RW hanya tembusan saja,” kata Karnoto (rid/gus)
