Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul di wilayah Jawa Timur. Kali ini Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak yang terjaring. Politisi senior dari Partai Golkar.
Bagi warga Jawa Timur, OTT KPK kali ini tak mengagetkan. Beberapa waktu lalu atau beberapa minggu lalu Bupati Bangkalan Ra Latif mengalami hal yang sama, tertangkap dalam operasi senyap seperti ini.
Dua kejadian ini bisa dipastikan kalau warga Jawa Timur sepakat dengan KPK. Sepakat soal penilaian Provinsi Jawa Timur sebagai daerah primadona untuk melakukan OTT. Bahkan, lembaga antirasuah ini boleh-boleh saja menyebut Provinsi Jawa Timur sebagai “gudang” koruptor. Terbukti dua kali OTT (di hari-hari terakhir di tahun 2022) sukses membawa hasil dengan dua tangkapan, yakni; seorang bupati dan seorang legislator.
Tentu dua kejadian ini memaksa sebagian warga Jawa Timur merasa prihatin. Tidak menyangka setelah kurun waktu dua tahun terakhir tak ada OTT di Jawa Timur, eh… kini muncul lagi.
Tapi tidak bagi sebagian lagi (mungkin). Kelompok warga golongan ini menganggap OTT sebagai hal wajar (dan harus dilakukan) karena melihat pejabat korup masih banyak berkeliaran di Provinsi Jawa Timur.
Nah, muncul pertanyaan; apa hanya dua pejabat Jawa Timur itu saja (tertangkap) yang korupsi? Apa tidak ada pejabat lain? Atau jangan-jangan dua pejabat itu hanya sebagai korban konspirasi dari pejabat lain yang juga korupsi?
Menjawab pertanyaan seperti itu tak perlu mencari. Yang dilakukan warga hanya menunggu. Menunggu kejutan lagi dari KPK yang gerakan pemberantasannya layak didukung warga.
Kalau mau jujur mudah kok menebaknya. Kebanyakan korupsi tidak akan dilakukan sendirian, pasti ada kawan atau gerombolannya. Tegasnya korupsi itu masih sangat ada dan “bagai virus” korupsi itu akan terus muncul dan muncul. Menunggu hari apes atau hari sial bagi mereka pejabat korup yang kini masih bergentayangan.(*)
