Beberapa pekan terakhir hiruk pikuk politik nasional ramai membahas soal calon presiden (capres). Di media sosial begitu menggema. Kalau digambarkan seakan seperti pawai orang menabuh gendang. Suaranya nyaring saling bersautan suit-suitannya. Sampai-sampai muncul istilah “kok ngomong copras-capres terus, padahal masih lama, masih 2024”.
Puncaknya muncul beberapa deklarasi yang deklaratornya rakyat biasa, rakyat yang punya hak suara tapi tak punya hak mengajukan calon presiden akibat presidential threshold (PT) 20 persen. Aturan ini menguntungkan partai politik karena menggambarkan diborongnya suara rakyat oleh partai politik. Alhasil, rakyat dikerdilkan hingga suka tidak suka, mau tidak mau, hanya gigit jari soal keinginan mencalonkan seseorang menjadi presiden.
Seperti deklarasi pendukung Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sosok yang tak lain adalah kader Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Mereka (pendukung) cukup banyak. Ada yang menamakan diri Ganjarist, Sahabat Ganjar, dan lain sebagainya. Namun mereka hanya gigit jari. Terlebih malah jadi bahan olokan beberapa kader PDI-P yang mengesankan para relawan itu kecil dan tak pantas bersuara mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
Pun juga sebagian rakyat ada yang deklarasi mendukung Anies Bawedan, Gubernur DKI Jakarta yang bukan kader partai mana pun, sebagai calon presiden. Mereka pun sama hanya rakyat biasa yang tidak punya hak mencalonkan orang tapi mempunyai hak suara. Mereka juga gigit jari hingga mengesankan pemilihan presiden di negara ini seakan hanya aksi borong suara. Terbukti, mereka tak bisa mencalonkan seseorang menjadi presiden, sehingga parpol terlihat perkasa bagai organ yang berfungsi sebagai pemborong suara rakyat.
Seakan tak mau ketinggalan “kereta” dari rakyat yang menamakan diri relawan, para politisi pemilik partai politik lebih tegas dalam bermanuver. Tak ada hujan tak ada angin, tiga partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP menyeruak membentuk koalisi Indonesia Bersatu.
Kemunculan koalisi ini pertama kali banyak tanggapan. Tegasnya, terhadap ketiga partai ini banyak nyinyiran. Ada yang menuding itu bentukan pemerintah tepatnya buatan Presiden Joko Widodo yang memberi sinyal kepada PDI-P agar mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bukan lainnya, termasuk Puan Maharani putri Megawati Soekarno Putri.
Meski tudingan itu ditolak oleh ketiga partai koalisi Indonesia Bersatu dan didiamkan Joko Widodo, namun “iklim” politik nasional tetap tampak dengan jelas kebenarannya. PT 20 persen memberi mereka peluang untuk bermanuver seperti itu. Sebab. dalam hitungan kursi parlemen, kursi ketiga parpol itu cukup mengusung capres seperti Ganjar Pranowo. Sehingga, manuver tersebut menggambarkan ada keretakan hubungan antara Joko Widodo dengan PDI-P, partai yang membesarkan.
Lantas apakah gema dan hiruk pikuk politik seperti ini berpengaruh terhadap rakyat kecil yang kini tengah bergelut memperbaiki perekonomian akibat hantaman Covid-19? Atau signifikan kah mempengaruhi fanatisme rakyat terhadap partai politik mengingat pemilihan presiden masih 2024?
Jawaban pertanyaan itu tidak mudah. Rakyat kini mulai lebih pintar dan sedang disibukkan memikirkan isu-isu daerah masing-masing. Seperti di Kawasan Jawa Timur, hiruk pikuk politik nasional suaranya kalah nyaring dibanding urusan penanganan kasus PMK (penyakit mulut dan kuku) mengingat beberapa hari ke depan musim potong hewan kurban tiba.
Begitu pula di Kawasan Kota Surabaya, rakyat lebih mendengar isu dugaan penyelewengan dana pilwali 2020 yang tiba-tiba dibongkar Polrestabes Surabaya setelah dua tahun tak ada suaranya. Dan juga, rakyat Surabaya justru lebih tertarik menunggu tuntasnya penanganan kasus penjualan barang bukti hasil penertiban satpol PP Kota Surabaya yang diduga melibatkan seorang pejabat satpol PP.(*)
